Kalimantan dan Sulawesi
Pembangunan di wilayah perbatasan memprihatinkan
Kendati Pemprov Kaltim sudah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah,
ternyata pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan yang berbatasan
langsung dengan Malaysia masih memprihatinkan.
Bahkan, kecamatan
Krayan Selatan yang dianggap kawasan blank spot, pembangunan Base
Transceiver Station (BTS) di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu
juga baru terserap 33 persen.
“Pemkab Nunukan telah melakukan
upaya lelang terbuka, terhadap sejumlah program pembangunan sabagaimana
ketentuan yang berlaku. Namun sayangnya pemenang tender malah tidak
mampu melaksanakan pembangunan tepat waktu,” kata anggota DPRD Kaltim
Masittah, Senin (13/5/2013).
Untuk Kabupaten Nunukan, dianggarkan
dari APBD Kaltim tahun 2012 sebesar Rp85 miliar. Selain pembangunan
infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan,
pembangunan sarana komunikasi juga sangat penting.
Kondisi ini
tentu menimbulkan keprihatinan mengingat kawasan perbatasan sangat perlu
pembangunan infrastruktur. Jika anggaran tersebut tidak terserap, tentu
akan kembali ke kas daerah sebagai Silpa (Sisa lebih penggunaan
anggaran).
Kemudian, peningkatan Jalan Atap-Kunyit sepanjang 13
kilometer hanya terealisasi 30 persen dan sertifikasi lahan pertanian 23
persen.
Selain masalah BTS, penyerapan anggaran di beberapa item
pembangunan juga masih nol persen. Parahnya, progam peningkatan Jalan
Bhayangkara Atap-Sembakung realisasi fisiknya nol persen. Padahal,
alokasi anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp 2,45 miliar.
Program
lain yang tidak mampu direalisasikan atau nol persen realisasi fisiknya
adalah proyek peningkatan jalan di Mansalong, peningkatan Jalan
Pembeliangan, pembangunan badan Jalan Long Bawan-Long Layu, dan
peningkatan Jalan Tanjujng Batu-SMK Nunukan.
sumber :
Sindonews.com
